Dasco: Ada Aspirasi Masyarakat untuk Evaluasi Utusan Khusus Presiden

Sulteng, PaFI Indonesia — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan anggota dewan mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pembantu presiden, terutama utusan khusus presiden.
Hal itu diungkap Dasco setelah viral berbagai polah pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman yang dinilai mendiskreditkan orang kecil.

“Kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah tidak hanya kepada Gus Miftah,

tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan khusus presiden,”

kata Dasco di kompleks parlemen, Kamis (5/12).

Meskipun demikian, Dasco mengatakan pihaknya tak bisa berbicara lebih banyak terkait sanksi yang mungkin diberikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Miftah tersebut. Hal itu diungkapnya merespons desakan agar Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden buntut geger olok-olok terhadap penjual es teh dalam sebuah acara pengajian di Magelang, Jawa tengah.

“Bahwa kemudian sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah,

karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,” ucap Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu.

“Jadi, kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, enggak ada sanksi itu, saya enggak bisa jawab karena bukan kewenangan dari saya,” imbuh anak buah Prabowo di Gerindra tersebut.

Desakan untuk memecat Miftah kini ramai menjadi perbincangan di media sosial usai pernyataannya menuai kecaman publik.

Ada tujuh petisi daring di situs change.org yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah alias Ta’im

dari utusan khusus presiden karena mengolok-olok penjual es teh.

Petisi berjudul Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Sudah ada 3.191 orang yang menandatangani petisi itu. Namun Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji itu ogah merespons desakan pencopotan

“Nggak usah tanya itu, nggak usah tanya itu. Bukan wewenang saya, udah udah itu bukan wewenang saya,”

kata Gus Miftah ditemui di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu (4/11).